ACEH TIMUR – Pj. Bupati Aceh Timur, Ir. Mahyuddin, M.Si melalui Asisten Bidang Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Syahrizal Fauzi SSTP. MAP membuka kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) tentang kesiapan gampong dalam penyerapan dan penggunaan anggaran 2023.
Kegiatan yang berlangsung di aula Ispektorat setempat, Kamis (12/01/2023), juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada tiga keuchik (kepala desa) dalam Kecamatan Pante Bidari dan Idi Rayeuk.
“Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang gampong (desa), dimana gampong diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana gampong, maka pemerintah memberikan dana untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat,” ujar Syahrizal Fauzi.
Pada kesempatan tersebut, Syahrizal Fauzi menyebutkan, penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan perhatian khusus yaitu pemenuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang pemerintah perubahan kedua nomor 43 tahun atas 2014 peraturan tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Kemudian pemenuhan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana telah diatur pada peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 119 tahun 2019 tentang pemotongan penyetoran dan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
“Penyediaan operasional pemerintah desa (atk, honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (pkpkd) dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (ppkd), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lan-lain” sebut Syahrizal Fauzi.
sebelumnya, pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Timur Adlinsyah, S. Sos, M. AP mengatakan dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
“Maka dari itu, kami berharap ketika bapak camat melakukan evaluasi rancangan atau APBG memastikan kegiatan-kegiatan yang ada di gampong termasuk dalam program prioritas nasional dan program prioritas Bupati Aceh Timur sesuai kewenangan gampong,” jelas Adlinsyah.
