Aceh Singkil – Diduga Sebanyak 22 warga di salah satu Desa Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Diduga berkerja sebagai Admin Judi Online di Kamboja, Sabtu 12 April 2025.
Saat awak media mencoba konfirmasi melalui pesan singkat kepada Bupati Aceh Singkil Safriadi Manik untuk bertemu menanyakan terkait dugaaan tindak pidana perdagangan manusia, sampai saat ini (12/4) belum ada balasan.
Terpisah, Wakil Bupati Hamzah Sulaiman saat dihubungi merespon dengan baik.
Pertemuan bersama Wakil Bupati Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 di Pendopo Wakil Bupati membahas terkait warga yang berkerja sebagai Admin judi online di kamboja serta rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi.
Diketahui 22 warga tersebut terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Informasi tersebut diterima dari pihak keluarga yang melaporkan bahwa anggota keluarga mereka berada Kamboja dan Myanmar berkerja sebagai Operator Online Scammer.
Dikutip dari liputan6.com, Pemerintah Indonesia tengah berjibaku menghadapi kasus perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kasus ini melibatkan ratusan WNI yang terjebak dalam situasi eksploitatif, memicu respon cepat dan terukur dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka dan mencegah kasus serupa terjadi lagi.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yakni Kamboja, Thailand dan Myanmar. Karena itu, pemerintah melarang WNI bekerja di tiga negara tersebut, lantaran rawan penipuan dan TPPO.
“Kembali saya nyatakan, bukan sekadar mengimbau, melarang semua warga negara Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan tindak pidana perdagangan orang,” kata Karding dilansir dari Antara, Sabtu (29/3/2025).
Kadring menilai, pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di tiga negara yang dimaksud berstatus ilegal.
“Semua yang berada di Kamboja, Myanmar bahkan di Thailand, dalam kaca mata kementerian adalah unprocedural atau ilegal,” ucap Karding.
Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha saat dihubungi melalui pesan singkat mengatakan pihaknya memantau banyak WNI yang masih berada di Myawaddy.
“Kami memantau banyak WNI yang masih berada di Myawaddy yang memamg tidak mau pulang, Jadi baiknya para WNI tersebut melapor langsung ke hotline KBRI Yangon” Kata Judha Minggu (23/3).
Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menyampaikan Terima kasih untuk dukungannya memberikan penyuluhan kepada warga Indonesia.
“Agar WNI tidak terlalu mudah memilih pekerjaan atau terpaksa bekerja sebagai penipu online,” Terangnya.
Bagi WNI yang membutuhkan fasilitasi kekonsuleran atau pelindungan, dapat datang langsung ke KBRI Phnom Penh pada jam kerja Senin-Jumat, 09:00-17:00 atau menghubungi Hotline Konsuler (+855 61 844 661) dan Hotline Pelindungan (+855 12 813 282) KBRI Phnom Penh.
Editor: Amiruddin. MK
