Home / Aceh Barat Daya / Hukrim

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 13:50 WIB

Terkait Main Kaki Pj Bupati, Begini Kata Pihak Kepolisian 

REDAKSI

Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Erjan Dasmi. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Erjan Dasmi. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Aceh Barat Daya – Pihak Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat Daya membenarkan telah menerima laporan dugaan penganiayaan terhadap personil Damkar oleh Penjabat (Pj) Bupati setempat.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Reskrim Polres setempat, AKP Erjan Dasmi, Sabtu (31/8/2024).

“Iya SPKT Polres Abdya sudah menerima laporan tersebut,” kata Erjan.

Ia menjelaskan laporan yang dilayangkan oleh Yusri (58) salah seorang petugas honorer di BPBK Abdya itu masih di proses.

Baca Juga :  Jembatan Plat 4x5 meter Capai 80 Persen

“Ini masih dalam proses, bisa jadi di cabut, atau bisa jadi dilakukan dengan cara perdamaian, dan juga bisa dilanjutkan, kita liat ke depannya,” ungkap Erjan.

Intinya, lanjut Erjan, proses hukum terkait laporan tersebut saat ini masih terus berjalan.

“Kita akan meminta keterangan para saksi saksi, dan juga kita akan juga melihat hasil visum dan lain sebagainya. Ini butuh waktu,” terang Erjan.

Untuk hasil visum, Erjan mengaku hingga saat ini belum keluar.

Baca Juga :  Begini Respon Pimpinan DPRK Terkait Permintaan Penghuni Rumah Bantuan

“Kemarin cuma melakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas”, nanti kita lihat apa hasilnya,” tutur Erjan.

Lebih lanjut, Erjan mengaku permintaan hasil visum itu butuh waktu.

“Penyidik akan melayangkan surat hasil visum, maka dalam kasus ini nanti kita lihat,” sebut Erjan.

Erjan juga mengatakan, pihaknya nanti akan melihat apakah laporan ini dilanjutkan atau mungkin akan ada perdamaian dan sebagainya.

“Kalau di Kepolisian oke-oke saja, dilanjutkan atau ada perdamaian dan sebagai lainnya, intinya kita lihat nanti bagaimana perkembangannya,” tegas Erjan.

Baca Juga :  Hadiri HUT, Kadisdikbud Abdya Apresiasi SMP Negeri 1 Blangpidie 

Erjan mengaku untuk melakukan perdamaian masih bisa. “Restorative justice bisa dilakukan, dimana korban pelaku sama-sama mencari penyelesaian yang adil,” terang Erjan.

Restorative Justice ini, kata Erjan, merupakan program Kapolri, karena tidak serta merta perkara itu harus diselesaikan di pengadilan.

“Intinya kita lihat perkembangan selanjutnya seperti apa,” pungkas Erjan.

Editor: Amiruddin

Share :

Baca Juga

Hukrim

Modus TPPO dan TPPM di Era Digital

Aceh Barat Daya

Terkait Dugaan Pungli, Keuchik Pantee Rakyat Berkilah Hutang

Aceh Barat Daya

Petani di Alue Manggota Diberikan Ilmu Cara Sortir Bibit Padi Unggul

Aceh Barat Daya

Kalangan DPRK Minta Penyediaan Gudang Pupuk Penyangga di Kabupaten Abdya

Aceh Barat Daya

RDP Terkait PT CA Digelar Tertutup 

Hukrim

Hakordia 2024, KPK : Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju  

Hukrim

Polda Aceh Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukrim

Warga Banda Aceh Tangkap Empat Remaja yang Ingin Tawuran Pakai Senjata Tajam