Subulussalam – Wakil Wali Kota Subulussalam, Drs Salmaza, M.AP melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah satuan kerja pemerintah kota setempat.
Nobuala Halawa, SH.MH, mantan Sekretaris DPC PSI Kota Subulussalam, menyayangkan tindakan Wakil Wali Kota yang sering melakukan kesalahan di akhir jabatannya.
Menurutnya, tindakan blunder yang dilakukan Wakil Wali Kota adalah menyidak Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).
Nobuala Halawa juga menyoroti curhatan di media tentang keterlambatan pencairan honorarium oleh DPKD berupa anggaran pimpinan, khususnya untuk Wakil Wali Kota.
Sebagai politisi, Nobuala Halawa mempertanyakan apakah Sidak yang dilakukan oleh Salmaza sudah tepat atau tidak.
Menurutnya, kritik dan saran Wakil Wali Kota harus disampaikan dalam internal Pemerintahan dengan cara komunikasi dengan wali kota sebagai rekan kerja untuk mencari solusi.
Nobuala Halawa menilai bahwa kritik yang disampaikan terhadap pemerintahan Kota Subulussalam yang notabene Wakil Wali Kota bagian pemerintahan dinilai blunder.
Dia menegaskan seharusnya Salmaza melakukan bagaimana menjawab setiap persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah, bukan keluh kesah di media.
Nobuala menilai Pemerintah Kota Subulussalam yang harus diperbaiki adalah masalah pengelolaan keuangan.
“Terutama dalam hal pengalokasian dan pembayaran program prioritas Pemerintah misalkan keterlambatan pembayaran honorarium/gaji pegawai baik PNS/honorer yang sifat wajib dan kegiatan lainnya,” sebut Nobuala.
Diakuinya, dibalik kekurangan pemerintahan “Bintang Salmaza” ada prestasi yang perlu di apresiasi.
“Apresiasi perlu kita berikan atas keberhasilan Pemkot Subulussalam ini,” katanya.
Keberhasilan itu antara lain keberhasilan Pemerintah pendefinisian secara administratif Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selanjutnya, prestasi atas penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 3 tahun berturut-turut berpredikat penilaian tertinggi Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Juga keberhasilan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah meraih akreditasi paripurna hasil penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS),” tutur Nobuala.
Keberhasilan mendapatkan insentif tertinggi kedua Kabupaten/kota di Indonesia atas prestasi Pemerintahan Kota Subulussalam dalam kendalikan inflasi Daerah tahun 2023.
“Kita apresiasi keberhasilan ini dan keberhasilan lainnya di bidang Pendidikan, Bidang Pertanian, dan sebagainya,” kata Nobuala.
Nobuala Halawa, berharap wali kota menginstruksikan jajarannya untuk menjawab setiap persoalan sesuai dengan bidang kerja yang diamanahkan.
“Misalnya masalah keuangan, mengapa terjadi keterlambatan pembayaran yang wajib menjelaskan Tim TAPK dalam hal ini kepala DPKD,” kata Nobuala.
DPKD, katanya, harus menjelaskan alur mekanisme secara regulasi kepada masyarakat umum.
“Sehingga kritik-kritik yang sifatnya membangun bisa terjawab dengan kinerja dari wali kota Subulussalam dan jajarannya,” tegas Nobuala.
