Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Bustami Hamzah mengikuti Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta.
Acara itu dibuka oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Akmal M.Si di Mercure Hotel Jl. H. Agus Salim No.11, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 25 Agustus 2023.
Adapun tema dalam kegiatan ini yakni “Peran Sekretaris Daerah Menghadirkan Transformasi Birokrasi Berkelas Dunia”.
Akmal dalam pidatonya menyampaikan jajaran Forsesdasi merupakan ujung tombak yang dapat memastikan transformasi ASN di daerah dapat diimplementasikan menyeluruh.
Dia berharap Sekda Provinsi bisa mengoptimalkan kegiatan ini untuk membahas sejumlah isu strategis. Di antaranya, kesiapan pemerintah menghadapi Pilkada Serentak 2024.
“Peran Sekda sangat diperlukan disini karena saya tahu Sekda merupakan orang lapangan yang paham semuanya,” ujar Akmal.
Menurutnya pemilu merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat, begitu juga dengan pemerintah daerah.
“Bakal ada turbulensi oleh sebab itu saya menghimbau dan menggandeng teman-teman disini. Karena ingat turbulensi nya tidak tanggung-tanggung,” ujarnya.
Misalnya, kata Akmal, seperti konflik dalam perebutan kursi jabatan, keamanan harus ditingkatkan dan tenaga keamanan harus cukup.
“Oleh sebab itu melalui forum ini kita menghimbau bagaimana untuk bisa mendesain pilkada itu agar lebih aman,” katanya.
Selain itu dia juga meminta agar forum Sekda lebih giat dan gencar dalam melakukan diskusi. Terutama terkait dengan isu-isu daerah agar nanti pemerintah pusat bisa mencarikan solusinya.
“Melalui forum ini kita ingin pusat melihat apa yang terjadi di lapangan karena kondisi di daerah tidak sama dengan di pusat, dengan membuat diskusi serius maka akan ada jalan untuk solusi terbaik.
“Tentu saja yang basisnya adalah permasalahan permasalahan . Baik itulah regulasi, keuangan dan permasalahan wajib,” ujarnya.
Untuk diketahui Rakernas itu dihadiri oleh seluruh Sekda Provinsi se-Indonesia. Total ada tujuh program prioritas yang dibahas diantaranya yakni Forsesdasi harus diperkuatkan perannya untuk menyelaraskan isu daerah.
Kemudian mendiskusikan dampak-dampak Pilkada serentak terhadap pelaksanaan penunjukan kepala daerah yang akan menghabiskan masa jabatanya pada Desember 2023, membangun komunikasi dengan asosiasi Gubernur dan Bupati Walikota untuk mendiskusi permasalahan daerah, melakukan diskusi dengan kementerian terkait untuk permasalahan daerah dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat. []
