Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Bustami, SE, M. Si secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh tahun 2025. Acara ini juga bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan di Aceh dalam beberapa tahun mendatang.
“Dengan dilaksanakannya Musrenbang Aceh tahun 2025, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Aceh,” ucap Pj Gubernur dalam sambutannya.
Proses musyawarah ini diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh.
Penjabat Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi, bersama Ketua DPRK Samsi Barmi, dan Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar S. Pt, M. Si turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) tahun 2025-2045, serta forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2025, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (26/03/2024).
Dalam kesempatan ini, Drs. Mahdi Efendi menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang Aceh. “Keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka,” ujar Mahdi.
Musrenbang RPJPA tahun 2025-2045 dan forum konsultasi publik RKPA tahun 2025 merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah.
“Melalui agenda ini, diharapkan akan terjadi dialog yang kolaboratif dan sinergis antara pemerintah provinsi, pemkab dan masyarakat. Guna mencapai kesepakatan bersama dalam merancang rencana pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,”ujar Mahdi.
Musrenbang Aceh tahun 2024 ini kata Mahdi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat lokal hingga pusat, serta memperhitungkan berbagai isu strategis yang dihadapi Aceh saat ini, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi daerah.
Mahdi juga mengajak seluruh pihak terkait, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan ini. “Kolaborasi antar berbagai pihak akan memperkuat implementasi program pembangunan, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Aceh,” tambahnya.
Dengan partisipasi aktif masyarakat serta kerja sama antarinstansi, diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing bagi Aceh dalam rentang waktu 2025-2045.
Editor: Redaksi
