Meulaboh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren tahun 2023 yang dilaksanakan di aula Hotel Meuligoe Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Minggu malam (12-03-2023).
Rakor yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Aceh bersama Dinas Pendidikan Dayah Aceh tersebut dibuka langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Ahmad Yani., S.Pd.I. yang juga didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Zahrol Fajrol, S.Ag., MH.
Kabupaten Aceh Barat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan rakor tingkat Provinsi yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren se Provinsi Aceh yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 12 s/d 14 Maret 2023.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi, menyambut baik pelaksanaan rakor yang bertujuan untuk menyatukan pemahaman seluruh stakeholder dalam upaya memajukan dayah dan pendidikan agama islam di Aceh tersebut.
“Kami bangga, Aceh Barat kembali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan rakor tingkat Provinsi se Aceh. Selamat datang di Bumi Teuku Umar,” ucap Mahdi mengawali sambutannya.
Menurutnya, rakor ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ada di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat.
Dikatakannya, keberadaan dayah maupun pesantren memiliki nilai penting dalam sejarah, khususnya di Aceh, dalam melahirkan santri-santri yang handal, teguh dan berkualitas. Dengan lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, telah memberikan paradigma baru terhadap penyelenggaraan pesantren yang mendorong seluruh pesantren untuk mengembangkan nilai islam rahmatan lil ’alamiin melalui aktualisasi dalam bentuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Untuk itu, melalui pertemuan ini, Mahdi berharap bisa melahirkan sebuah rekomendasi dan konsensus bersama dalam bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, melalui pembahasan yang dilaksanakan secara sistematis dan sinergis antara para pemangku kepentingan, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota, sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan pesantren yang ada di Aceh.
Disamping itu, pendidikan pesantren saat ini juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin pesat, dengan tetap berpedoman pada pengembangan pendidikan pesantren melalui berbagai program peningkatan kualitas para santri, salah satunya kegiatan Musabaqah Qira’atul Kutub (MQK).
Ia berharap rakor ini dapat melahirkan berbagai inovasi, gagasan dan rekomendasi sebagai landasan dalam memajukan pendidikan diniyah dan pesantren di seluruh Aceh tandasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh, Ahmad Yani, menuturkan pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka memajukan pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Aceh.
“Rakor ini akan membahas secara konprehensif terkait struktur pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Aceh serta berbagai isu aktual lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi Dayah, pencegahan terjadinya kekerasan fisik dan kekerasan seksual di pesantren serta menjaga kesehatan lingkungan pesantren di seluruh Aceh,” Ujarnya.
Disamping itu, dalam rakor tersebut juga akan membahas tentang persiapan kafilah Provinsi Aceh yang akan tampil dalam ajang MQK Nasional ke VII di Surabaya, Jawa Timur, yang akan berlangsung pada Bulan Mei 2023 mendatang.
Pada kesempatan itu, Kakanwil Kemenag Aceh didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga menyerahkan secara simbolis bantuan Al-quran kepada Pj Bupati Aceh Barat.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kabid Pendidikan Pondok Pesantren dan Kabid PAI Kanwil Kemenag Aceh, Kabid Kesantrian Dinas Pendidikan Dayah Aceh, para Kepala Kantor Kemenag se Aceh, para Kepala Dinas Pendidikan Dayah se Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, serta para pimpinan dayah dan pesantren. **
