Meulaboh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi, Selasa (30-05-2023), membuka forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat kabupaten Aceh Barat semester I tahun 2023 dalam rangka rapat koordinasi rutin terkait implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2023.
Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Aceh Barat tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat, Nyak Na, SE, M.Ec Dev, Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari, S.Farm., Apt., M.Kes., AAK, para Kepala SKPK terkait, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, serta Kepala Puskesmas Meutulang.
Pembentukan tim forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2023 berdasarkan pada Surat Keputusan Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan nomor 488 tahun 2023, yang mana untuk Kabupaten Aceh Barat, Pj Bupati Aceh Barat menjabat sebagai Pengarah Forum, sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) menjabat sebagai Ketua Forum dan Kepala kantor BPJS Kesehatan cabang Meulaboh menjabat sebagai Sekretaris Forum.
“Kami mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh yang telah menginisiasi pertemuan ini. Insyaallah, forum ini akan memperkuat sinergitas dan koordinasi, guna meningkatkan implementasi program JKN dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat” ucap Pj Bupati Mahdi mengawali sambutannya.
Menurutnya, program JKN mempunyai manfaat secara komprehensif, melalui pelayanan yang bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif demi kesehatan masyarakat. Melalui BPJS Kesehatan, telah memberikan manfaat yang luas bagi seluruh elemen khususnya di Kabupaten Aceh Barat, baik Pemerintah, Pengusaha/wirausaha maupun seluruh warga masyarakat.
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin optimal, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. “Melalui pertemuan rutin seperti ini, kita bisa memastikan optimalnya keberlangsungan program JKN-KIS di Kabupaten aceh Barat, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan gagasan bagi pemecahan masalah serta merencanakan perumusan kerja sama yang strategis” ujar Mahdi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri, lanjutnya, terus berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan efektif. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab penuh dari pemerintah agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap perlindungan kesehatan, sebagaimana amanat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan sinergitas yang kuat, Pemkab Aceh Barat berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) award tahun 2023 yang diserahkan oleh wakil Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam negeri beberapa waktu lalu. Penghargaan tersebut diraih atas kesuksesan Aceh Barat mencapai lebih dari 95 persen cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat” papar Mahdi.
Ia berharap forum ini mampu menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang selama ini dirasakan masyarakat pada saat menerima pelayanan kesehatan. Evaluasi pelaksanaan program JKN-KIS harus terus dilakukan secara rutin, dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari, menjelaskan tujuan forum komunikasi para pemangku kepentingan ini adalah untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan implementasi program JKN-KIS di Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi monitoring dan evaluasi, serta sebagai forum diskusi untuk mencari solusi penyelesaian masalah dan perumusan rencana kerjasama strategis guna mewujudkan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Pertemuan forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat kabupaten Aceh Barat akan dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun” terang Meri.
Pada kesempatan itu, Meri juga mengapresiasi Pj Bupati Aceh Barat yang telah memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan program JKN-KIS, sehingga Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih penghargaan UHC Award tahun 2023, yang mana keikutsertaan BPJS Kesehatan di Aceh Barat sudah mencapai angka 100 persen.
