Perkuat Diplomasi Ekonomi, Kemlu Tandatangani Nota Kesepahaman dengan OJK dan Pos Indonesia - NOA.co.id
   

Home / Nasional

Selasa, 4 Juni 2024 - 18:30 WIB

Perkuat Diplomasi Ekonomi, Kemlu Tandatangani Nota Kesepahaman dengan OJK dan Pos Indonesia

REDAKSI

Kementerian Luar Negeri menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia, di Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/6/2024). (Foto | HO-Kemlu RI ).

Kementerian Luar Negeri menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia, di Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/6/2024). (Foto | HO-Kemlu RI ).

Jakarta – Dalam rangka mendukung dan memperkuat diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia hari ini (4/6) di Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/6).

“Kolaborasi dan joint forces adalah kunci agar hasil kerja menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Kerjasama seperti ini sangat diperlukan terutama untuk mendukung kerja diplomasi ekonomi, yang ditujukan untuk pembangunan nasional” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Kantor Berita NOA.co.id, Selasa 04 Juni 2024.

Sambung Menlu Retno, Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemlu dengan OJK dilakukan oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Menlu Retno menyampaikan bahwa MoU ini akan memperkuat sinergi Kemlu dan OJK, khususnya dala​​m hal:

Baca Juga :  Sidang KKEP Polri Putuskan Pertahankan Richard Eliezer Sebagai Anggota Polisi

Pertama, diplomasi di sektor keuangan, khususnya melalui penguatan ekonomi hijau Indonesia dan transformasi digital perbankan nasional. Penguatan ekonomi hijau dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi pasar karbon Indonesia.

“Saya pastikan, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, siap untuk dorong diseminasi dan promosi pasar karbon Indonesia ke potential buyers di wilayah kerja masing-masing.

Kedua, pelindungan dan peningkatan peran pekerja migran Indonesia (PMI) dan Diaspora Indonesia di luar negeri. Menlu menyampaikan bahwa sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk terus memberikan pelindungan bagi PMI termasuk dari berbagai ancaman penipuan online seperti penipuan remitansi, investasi bodong dan bahkan pencucian uang.

Baca Juga :  Oknum Polisi Lampung Timur Mengatakan Penyiksaan Tersangka Sudah Sesuai SOP, Alumni Lemhannas Pertanyakan Kinerja Divisi Propam Polri

Selain itu, Menlu juga menyampaikan bahwa kerja sama Kemlu dan OJK akan diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan para pekerja migran Indonesia, serta memfasilitasi mereka untuk akses perbankan yang lebih mudah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam sambutannya menyebutkan bahwa kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka penguatan sinergi kebijakan luar negeri serta penyediaan pertukaran jasa informasi. Menlu RI dan Ketua Dewan Komisioner OJK menekankan pentingnya implementasi dari kerja sama ini agar ikhtiar yang dilakukan pemerintah dapat membawa manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo Lepas Bantuan Kemanusiaan RI untuk Papua Nugini dan Afghanistan

Sementara itu, penandatangan Nota Kesepahaman Kemlu dengan PT. Pos Indonesia dilakukan antara Sekjen Kemlu dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia, dengan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri.

Menlu menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT Pos Indonesia akan memperkuat konektivitas dan rantai pasok melalui penguatan ekosistem logistik bagi pelaku usaha Indonesia di luar negeri. Sinergi ini juga sekaligus dalam rangka mendukung UMKM dan BUMN Go-Global.

Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menyampaikan bahwa PT. Pos Indonesia memiliki network luas ke negara-negara di seluruh dunia. Kerja sama ini dapat memperluas akses pasar ke luar negeri dan sebaliknya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Penyerahan Hewan Kurban Idul Adha 1445 H, Jaksa Agung Tekankan Semangat Rela Berkorban Bagi Para Insan Adhyaksa

Nasional

Komnas HAM Dorong HAM Sebagai Agenda Prioritas Pemerintah Baru

Nasional

Di Tahun 2025, Kemenkumham Fokus pada Empat Program

Nasional

Swadaya Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Nasional

PATTIRO Gelar FGD Penanggulangan Kemiskinan di Kaya Tambang

Nasional

Tujuh Warga Mimika Meninggal Dunia Akibat Longsor

Nasional

Oknum Polisi Lampung Timur Mengatakan Penyiksaan Tersangka Sudah Sesuai SOP, Alumni Lemhannas Pertanyakan Kinerja Divisi Propam Polri

Hukrim

Kejati sumsel Kembali Tetapkan Satu Tersangka Dugaan Tindak Pidana LRT

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!