Berbagai pertimbangan menjadi alasan pembatasan tersebut, seperti naiknya harga pupuk di pasar internasional sebagai dampak kondisi perang Rusia – Ukraina.
Isu mengenai pembatasan pupuk subsidi ini pun santer menjadi perbincangan di sejumlah kelompok petani. Meski terdapat pro dan kontra, menurut pemerintah rencana pembatasan pupuk subsidi merupakan sebuah langkah yang efektif.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti mengatakan, rencana pembatasan pupuk tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di lapangan, salah satunnya mengenai ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi.
“Pembatasan juga dapat membebani para petani yang sudah bergantung pada penggunaan pupuk, tentu tidak mudah dirubah dalam waktu singkat,” Jelasnya kepada media melalui jawaban tertulis, Rabu (1/6).
Jika memang ada kenaikan harga dari bahan dasar pupuk, lanjut Prof Sucihatiningsih, pemerintah mesti tetap berupaya untuk memenuhi penyaluran pupuk tersebut, meski dengan jumlah yang terbatas.
“Pada bahan baku pupuk dan dengan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari APBN yang terbatas maka, memang implementasi (berbeda) pengaturan subsidi pupuk tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut menurut Guru Besar Unnes ini, dengan terdapatnya rencana pembatasan pupuk bersubsidi, diharapkan juga agar petani penerima pupuk tersebut benar-benar yang membutuhkan saja.
“Memang implementasi pengaturan subsidi pupuk ini dapat mengamankan penyaluran pupuk agar para petani tetap dapat menerima pupuk subsidi sebagaimana mestinya,” terangnya.
Lihat Juga: Wabah PMK Ngamuk, Kementan Produksi Vaksin Lagi Setelah 3 Dekade
