Meulaboh – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Bismi, S. Pd., membuka kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri (KENDURI) desa damai dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, yang dilaksanakan di rumah pangan PKK, kawasan agrowisata Gampong (Desa) Pancasila, Kutapadang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa (14-03-2023).
KENDURI desa damai merupakan program yang diprakarsai oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya menangkal radikalisme dan terorisme dengan melibatkan masyarakat, yang digelar melalui FKPT Bidang Media, Hukum dan Humas di seluruh provinsi di Indonesia yang dimulai pada Bulan Maret hingga November 2023 mendatang.
Kegiatan yang di inisiasi oleh FKPT Aceh bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh dan Badan Kesbangpol Aceh Barat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Republik Indonesia diwakili Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel (Czi) Rahmad Suhendro, Ketua FKPT Aceh, Dr. Mukhilsuddin Ilyas, M.Pd., Unsur Forkopimda Aceh Barat, Perwakilan Kantor Kemenag Aceh Barat, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat, para camat, para aparatur gampong, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Barat, para tokoh lintas agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Bismi, menuturkan penanggulangan radikalisme dan terorisme merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan dan keharmonisan Bangsa.
Untuk itu, selaku Pemerintah Daerah, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, sebagai suatu langkah positif yang bertujuan untuk mendorong masyarakat pada tingkat desa dan dibawahnya untuk mengenali dan peduli pada lingkungan tempat tinggalnya.
Merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh BNPT tahun 2020 lalu, ia sependapat bahwa faktor yang paling efektif dalam mereduksi potensi radikalisme dan terorisme adalah diseminasi sosial media, internalisasi kearifan lokal, perilaku kontra radikal dan pola pendidikan keluarga pada anak.
Oleh karena itu, kata dia, kegiatan Kenduri ini dinilai menjadi cara efektif, karena memanfaatkan kekuatan kearifan lokal yang ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru dan kekuatan sosial, untuk membentengi diri pada penyebaran paham intoleransi, radikalisme dan terorisme serta permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
Bismi menilai sinergitas yang kuat menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Pemerintah dan aparatur keamanan tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sebagai penggerak di garda terdepan, guna mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang aman, tentram, damai dan kondusif.
“Melalui momentum pertemuan ini, juga diharapkan dapat terus memperkuat sinergitas antara Pemerintah dengan FKPT Aceh dan BNPT RI, dan ia juga siap berkolaborasi dalam menyukseskan berbagai program kerja BNPT RI dan FKPT Aceh, guna bersama-sama memberantas radikalisme dan terorisme,” tandas Bismi
Sementara itu, Kepala BNPT RI diwakili Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel (Czi) Rahmad Suhendro, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Barat yang telah menfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh FKPT Aceh yang merupakan mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Aceh Barat telah mempunyai Desa Tangguh Pancasila dalam upaya menangkal radikalisme dan terorisme di daerah, nantinya desa ini akan kita jadikan percontohan (Pilot Project) bagi daerah lain diseluruh Provinsi di Indonesia,” tutur Suhendro.
Lebih lanjut, Suhendro menjelaskan paham radikalisme dan terorisme tidak mengenal suku bangsa, Agama, Pendidikan, pekerjaan, jabatan, maupun status sosial lainnya. Paham tersebut bisa menjangkiti siapa saja, bahkan pada orang terdekat di sekitar tempat tinggal.
Untuk menangkal itu, kata dia, perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pusat, daerah, hingga desa, dengan mengedepankan kearifan lokal yang dimiliki.
Disamping itu, ia juga terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat program pencegahan masuknya paham radikal pada masyarakat khususnya bagi generasi muda melalui pendekatan kearifan lokal.
“Ini adalah tanggung jawab bersama, untuk menciptakan suasana yang harmonis, tentram dan kondusif di tengah masyarakat,” pungkasnya.
