BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh meluncurkan klinik pelayanan kesehatan hewan dan hotline Crisis Center Penyakit Mulut dan Kuku Aceh, dengan memakai jalur kontak No HP: 081269311600, di komplek Laboratorium Dinas Peternakan Aceh, Kamis (15/12/2022).
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh T Robby Irza, saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh, menyampaikan apresiasi kepada Satgas Penanganan PMK Aceh dan Satgas Penanganan PMK Kabupaten/Kota se-Aceh yang terus bekerja keras untuk Pengendalian PMK di Aceh.
“Terima kasih dan apresiasi tinggi Pemerintah Aceh kepada Satgas PMK Aceh dan Kabupaten/kota se-Aceh serta para vaksinator yang telah bekerja keras mencegah dan mengendalikan penyebaran PMK di Bumi Serambi Mekah, sehingga saat ini Aceh telah zero report case kasus PMK,” ujar Robby.
Robby mengungkapkan, peluncuran klinik kesehatan hewan ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat di Aceh, serta mempercepat pengendalian PMK, agar kasus PMK di Aceh dapat segera teratasi menuju Aceh Bebas PMK. “Penularan PMK di Aceh begitu cepat tersebar hingga ke 20 kabupaten/kota. Namun berkat kerja keras Satgas PMK, dan dengan dukungan serta kolaborasi seluruh pihak, penyebaran tersebut sudah dapat dikendalikan. Alhamdulillah, Kita bersyukur bahwa saat ini ada tiga kabupaten yang sudah bebas PMK, yaitu Simeulue, Aceh Tengah dan Bener Meriah,” kata Robby.
“Adapun Aceh, saat ini sudah zero reported case, atau tidak ada lagi kasus baru yang dilaporkan. Namun demikian, kita tentu tidak boleh lengah, mengingat saat PMK menyerang ternak di Aceh, penyakit ini telah membawa dampak kerugian yang besar bagi masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan penyebaran Kembali PMK harus terus dilakukan dengan melakukan kegiatan vaksinasi dan biosekuriti secara bertahap di seluruh kabupaten/kota,” imbuh Karo Adpemb.
Robby mengungkapkan, selama ini Pemerintah di semua tingkatan terus berupaya meningkatkan pencegahan dan penanganan PMK, melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Dan sebagai Langkah selanjutnya, Pemerintah Aceh pada hari ini akan meluncurkan program Layanan Kesehatan Hewan Se-Aceh.
Robby menambahkan, disamping optimalisasi penanganan PMK melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Layanan ini juga diharapkan bisa memberi kemudahan bagi masyarakat dalam merawat ternaknya, sehingga dengan demikian, potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK kepada masyarakat khususnya peternak, dapat diminimalisir.
“Saya mengharapkan kepada masyarakat luas, agar bisa memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk itu, kepada seluruh pemangku kebijakan terkait, saya minta untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan kolaborasi, demi terwujudnya layanan Kesehatan hewan yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Insya Allah, dengan demikian, PMK di Aceh dapat teratasi, serta penyakit hewan menular strategis (PHMS) lainnya juga dapat terkendali.
Robby menambahkan, Pandemi Covid-19 dan wabah PMK harus menjadi sebuah pelajaran berharga, bahwa menjaga kesehatan hewan sangat penting sebagai upaya menjaga kesehatan manusia.
Kadisnak Apresiasi Satgas PMK dan Vaksinator
Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Satgas PMK Aceh dan Kabupaten/Kota serta para vaksinator PMK. “Apresiasi kami kepada Satgas PMK Aceh dan kabupaten/kota. Penghargaan dan terima kasih tentu harus kita berikan kepada para vaksinator yang telah bekerja sangat baik, sehingga saat ini Aceh mampu mencapai predikat zero reported case. Kerja kita belum selesai teman-teman, vaksinasi dan sosialisasi masih dan akan terus kita lakukan agar Aceh benar-benar terbebas dari PMK,” ujar Zalsufran.
“Kita memahami betul kerugian yang dialami masyarakat peternak atas merebaknya wabah ini. Oleh karena itu, mari kita kuatkan tekad dan komitmen pengentasan PMK di Aceh agar masyarakat peternak bisa lebih nyaman beraktivitas seperti sediakala,” imbuh Kadisnak. (Ngah)
