Pemda Simeulue Diminta Tegas Hentikan Aktivitas Perambahan Hutan - NOA.co.id
   

Home / Daerah

Rabu, 31 Juli 2024 - 22:04 WIB

Pemda Simeulue Diminta Tegas Hentikan Aktivitas Perambahan Hutan

REDAKSI

Lokasi perambahan hutan di Simeulue. Foto: NOA.co.id

Lokasi perambahan hutan di Simeulue. Foto: NOA.co.id

Simeulue – Ketua Paralegal YARA Simeulue, Indra Dili meminta agar Pemda Simeulue memberikan sikap tegas untuk menghentikan aktivitas perambahan hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Latiung dan Pasir Tinggi, Kecamatan Teupah Selatan.

Diduga aktivitas perambahan hutan dilakukan oleh perorangan yang kini mencapai ratusan hektar lahan hutan telah digunduli dan diambil hasil kayu yang berada di lokasi tersebut.

Indra Dili menyampaikan bahwa aktivitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang semula adalah lokasi hutan yang selama ini tidak digarap diduga aktivitas perambahan hutan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi terkait.

Baca Juga :  PJ Bupati Simeulue Tegaskan ASN Harus Netral Jelang Pilkada 

“Berdasarkan hasil pansus yang dilakukan oleh anggota DPRK Simeulue diketahui bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit tidak memiliki izin,” kata Indra Dili, Rabu 31 Juli 2024.

Pihaknya meminta agar PJ Bupati Simeulue bisa mengambil sikap agar aktivitas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan kehutanan di Pulau Simeulue.

Karena menurut Indra jika benar aktifitas tersebut tidak mengantongi izin jelas menyalahi aturan perundang-undangan dan pelaku harus ditindak secara hukum.

Baca Juga :  Suasana Penyambutan H.Hamzah Sulaiman Di Desa Lipat Kajang Aceh Singkil

“Kita meminta APH untuk dapat melakukan proses penegakan hukum jika memang benar ada pelanggaran hukum di kegiatan tersebut,” tegas indra

Adapun Izin atau dokumen yang mesti harus dimilki oleh perusahan yakni harus mendapatkan legal hak atas lahan dalam bentuk HGU, kemudian menyiapkan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), mendapatkan persetujuan lingkungan, izin land clearing, dan izin usaha perkebunan.

Sementara informasi yang diterima dari Rosbian warga Desa Pasir Tinggi, lokasi tanah yang dikelola oleh salah satu perusahaan di Simeulue membeli tanah dari masyarakat sekitar hanya dibanderol Rp 3.300.000 per hektar.

Baca Juga :  Saat Laka Lantas, Mahasiswa Ini Bawa Ganja, Polisi Pun Mengambil Tindakan

Pihaknya mengaku heran karena selama ini lokasi tanah yang kini dikelola tersebut selama ini tidak pernah diketahui apakah tanah tersebut milik pribadi atau masuk dalam kawasan milik negara.

“Kami berharap agar Menteri AHY bisa turun langsung ke Simeulue untuk melihat persoalan tanah yang saat ini membuat masyarakat resah,” katanya.

Editor: Amiruddin MK

Share :

Baca Juga

Aceh Timur

Anggota Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur Amankan Pelaku Jarimah Pemerkosaan

Daerah

Tahun 2024, Aceh Singkil Usulkan 2.140 Ha Perlepasan kawasan hutan

Daerah

Pj Gubernur Safrizal Kalungkan Medali untuk Juara Run For Resilience Peringatan Bulan PRB 2024 

Daerah

HIMAPAS : Segera Usut tuntas kontes Waria yang mencoreng Nama Aceh

Aceh Barat Daya

Pj Bupati Abdya Sunawardi Sebut Hanya Tendang Sandal

Banda Aceh

Semangat Kemerdekaan, HIMAPAS Berbagi Bendera Merah Putih kepada pengendara

Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat Mulai Cairkan Gaji ke-13

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar dan Dandim 0101/KBA Kunjungi Makoramil Pulo Aceh

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!