Sigli – Sejumlah pejabat di Kabupaten Pidie, terancam akan dipidana, hal itu disebabkan sering mengonta ganti pelat mobil dinas. Sehingga persoalan tersebut melanggar aturan dan diminta kepada Bupati Pidie untuk menertibkan mobil dinas yang digunakan pejabat.
Hal itu disampaikan pemerhati sosial Pidie, Khaifan Sasmita, S.Sos, kepada NOA.co.id, Rabu (9/4/2025).
Khaifan Sasmita yang akrab disapa Abi Khais, meminta bupati agar menertibkan mobil yang digunakan pejabat, sehingga tidak semena-mena mengganti pelat dinas dengan pelat pribadi. Abi Khais yang juga mantan Presiden Mahasiswa Unigha Sigli, mengharapkan para pejabat agar tidak menjadikan aset negara sebagai milik pribadi. “Ini tidak bisa dibiarkan aset negara digunakan seenaknya saja”,tegasnya.
Disatu sisi dengan menggunakan pelat hitam dapat merugikan masyarakat dalam hal pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertlite yang merupakan BBM bersubsidi, dan juga dengan menggunakan pelat hitam sama halnya melakukan penyimpangan aset negara dengan perilaku koruptif.
Selain itu, Abi Khais meminta kepada bupati agar seluruh bentuk aset kendaraan dinas milik pemerintah diberikan tanda atau lambang daerah dan nama Instansi yang bersangkutan secara permanen pada kendaraan. Gunanya supaya diketahui oleh publik bahwa itu kendaraan milik negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan publik bukan kepentingan keluarga. “Jika milik negara ya jangan kita pakai untuk pribadi”,jelasnya.
Merubah pelat kendaraan akan diancam dipidana dan sebagaimana ketentuan telah diatur bahwa berdasarkan KUHP Pasal 263 “Pemalsuan pelat nomor adalah tindak pidana sebagaimana yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara” juga merubah plat mobil dinas berwarna merah menjadi warna hitam melanggar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Khaifan yang juga Ketua Umum Pemuda Dewan Dakwah Kabupaten Pidie Menyampaikan “Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan terhadap penyelenggara negara” kami sangat mengharapkan kepada Bupati Pidie, bagi pejabat publik disetiap instansi yang melakukan penyalahgunaan jabatan dengan menggantikan pelat dinas dengan pelat hitam yang tidak sesuai dgn tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) merupakan penyimpangan penggunaan aset negara agar dilakukan penertiban penarikan terhadap kendaraan dinas dari pejabat yang membandel dan patut dikenakan sanksi, sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat publik merupakan contoh pimpinan yang menjadi teladan bagi masyarakat, demikian harapan Abi Khais kepada Bupati Pidie.
Penulis. Amir Sagita
Editor: Amiruddin MK
