Home / Nasional

Kamis, 6 Juni 2024 - 17:30 WIB

Menko Polhukam : Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan

REDAKSI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto (Tengah) bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (Pertama Kanan) saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (6/6/2024). ( Foto | Ho-Humas Kemenko Polhukam).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto (Tengah) bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (Pertama Kanan) saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (6/6/2024). ( Foto | Ho-Humas Kemenko Polhukam).

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa ekonomi dan pertahanan merupakan dua elemen penting yang perlu diperhatikan di wilayah perbatasan baik di darat, laut, maupun udara.

“Terdapat dua elemen fisik dasar dalam membangun kekuatan suatu bangsa, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan. Artinya, jika negara tidak memiliki ekonomi dan pertahanan yang kuat, maka negara tersebut akan menjadi lemah,” Kata Menko Hadi kepada kantor Berita NOA.co.id, Kamis 06 Juni 2024.

Ketegasan tersebut di sampaikan Menko Polhukam saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (6/6).

Hadi menyampaikan tujuan utama sebuah negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan perekonomian, dimana diharapkan kesejahteraan sosial juga akan meningkat.

Baca Juga :  Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS Dua, Normal Kembali Bulan Ini

Peningkatan kegiatan ekonomi serta pertahanan tersebut sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu “Membangun dari Pinggiran”, dimana negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.

“Karena itu wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara,” ungkap Hadi.

Mantan Panglima TNI tersebut mengungkapkan secara geografis, Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Karenanya, menurut Hadi terdapat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat.

“Atas dasar tersebut, diharapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat merumuskan dan menghasilkan Kebijakan-Kebijakan Strategis Program Pembangunan Perbatasan. Ini adalah tugas mulia, oleh karenanya diperlukan dukungan dan kolaborasi erat oleh seluruh Bupati dan Walikota Perbatasan serta stakeholders lainnya,” kata Hadi.

Baca Juga :  Menko Polhukam Hadiri Sidang Paripurna Peringatan HUT DPR RI

Selain itu, Hadi berharap melalui pelaksanaan Rakor ini dapat dihasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025 – 2029, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan secara komprehensif.

“Saya beserta Menko lainnya selaku Pengarah akan terus memonitor implementasi pembangunan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga guna tercapainya sasaran dan target pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” kata Hadi.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) penguatan wilayah perbatasan itu dilakukan dengan cara mempercepat pembangun infrastruktur guna memperkuat perekonomian masyarakat di sana.

Baca Juga :  Setelah Dibebaskan, Pilot Susi Air Kapten Philip Mehrtens diserahkan ke Pemerintah Selandia Baru

“Total kecamatan ada 584 yang di perbatasan, tahun 2020 – 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain,” ungkap Tito.

Dirinya berharap proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara juga harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan guna mewujudkan perbatasan negara menjadi beranda terdepan penjaga kedaulatan negara dan menyejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan secara berkesinambungan.

“Rapat Koordinasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga batas negara dan mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara,” kata Tito

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Bersilaturrahmi ke Kediaman Jenderal (Purn) Moeldoko

Nasional

Akhiri Monopoli BBM, SAPA Minta SPBU Asing Dihadirkan di Aceh

Nasional

Kapolri Tetapkan Status Gugur dan Berikan KPLB Anumerta Terhadap 3 Personel Terbaiknya

Nasional

Mendagri Resmi Lantik Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh

Nasional

Polri Tetapkan 23 Anggota Khilafatul Muslimin Sebagai Tersangka

Nasional

Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat

Nasional

Kapolri: Idul Adha Momentum Jaga Toleransi

Nasional

Menko Polhukam Imbau Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian Berkolaborasi Cegah Potensi Tindak Pidana Pilkada