KOTA SABANG – Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) meminta kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi jangan terlalu “memanjakan” pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.
“Jangan sampai terlalu banyak usulan dari Pokir dewan dalam APBD Kota Sabang tahun 2023 ini, bisa menghambat rencana pembangunan yang disiapkan oleh Pj Wali Kota,” kata Ketua Umum LASKAR, Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM., SH., Jumat 25 November 20202.
Putra Sabang tersebut mengatakan, usulan Pokir Dewan tahun sebelumnya terhambat karena anggaran habis tak “membekas” saat dipimpin oleh eks Wali Kota Nazaruddin alias Tgk Agam.
“Dulu saat masih Tgk Agam menjadi Wali Kota Sabang, kenapa tidak ada anggota dewan yang mendesak agar pokir harus direalisasikan, sampai kita mendengar Kota Sabang defisit karena penggunaan anggaran yang diduga asal-asalan. Sekarang kenapa begitu getol memperjuangkan Pokir saat Pj Wali Kota menjabat, apakah karena takut tahun 2024 tidak terpilih lagi?,” tanya Teuku Indra.
Pria yang akrab disapa Popoen itu juga menjelaskan, ia mendapat informasi ada rencana “mengorbankan” TPP ASN demi mengakomodir usulan Pokir Dewan. Menurutnya rencana tersebut tidak sehat dan bisa merugikan banyak orang yang bekerja mati-matian untuk kebaikan Kota Sabang.
“Para ASN selama ini bekerja mati-matian untuk kebaikan Kota Sabang, jangan sampa TPP mereka dipotong hanya untuk memuaskan anggota dewan semata. Pokir itu memang boleh dan diatur dalam Undang-Undang, tapi jangan ugal-ugalan juga dong, utamakan kepentingan daerah dulu baru kepentingan pribadi dan kelompok,” ujarnya.
“Kita juga minta APH (Aparat Penegak Hukum) memeriksa anggaran di Sekretariat Dewan dan SPPD Anggota Dewan selama beberapa tahun terakhir, karena kita mendapat informasi adanya dugaan SPPD Fiktif. Ini tentu merugikan keuangan daerah, jika nanti ternyata informasi itu benar,” sambungnya.
Popoen juga mendesak Pj Wali Kota Sabang berani mengambil keputusan tegas demi menjalankan rencana pembangunannya. “Pj harus punya program mengembangkan pembangunan infrastruktur dan wisata Kota Sabang. Kalau tidak berani menolak Pokir Dewan lebih baik jangan ada Pj di Sabang. Pj pulang saja lagi ke Jakarta, biar Sabang auto pilot,” katanya.
Selain itu, Popoen juga meminta masyarakat Kota Sabang lebih cerdas menilai, mana yang ikhlas ingin membangun Kota Sabang, dan yang mana pura-pura membangun Sabang, tapi nyatanya hanya untuk menguntungkan diri dan kelompoknya saja.
Menurut Ketua Umum LASKAR, dalam kasus defisit Anggaran Kota Sabang, Pj Wali Kota hanya menjadi penanggung beban yang ditinggalkan wali kota sebelumnya. “Seharusnya, secara etika dan moral, DPRK Sabang mendukung program kerja Pj Wali Kota dan merelakan pokir-pokir mereka demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, karena yang mengusulkan Reza Fahlevi sebagai Pj Wali Kota Sabang juga DPRK,” ucapnya.
Tapi, kalau DPRK Sabang sudah tidak punya lagi rasa malu, tambahnya, wajar saja jika para perwakilan rakyat Sabang tersebut, kesannya terus “merongrong” Pj Wali Kota untuk mengakomodir usulan Pokir mereka saja, sehingga tidak memikirkan lagi rencana dan program- program kerja Pj Wali Kota, Reza Fahlevi.
“LASKAR akan terus mengawasi seluruh pokir anggota dewan ke depan, jangan sampai ada intervensi atau titipan perusahaan kepada TAPD yang mengerjakannya, begitu juga LASKAR akan memantau jangan sampai ada aliran gratifikasi terhadap oknum anggota dewan dalam hal Pokir, ini menjadi “warning” keras dari kami Yayasan LASKAR kepada anggota dewan di Sabang,” tutupnya dengan nada tegas.
