Aceh Barat Daya – Dalam sepekan terakhir suasana di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sedikit hiruk-pikuk atas adanya pro dan kontra terkait kebijakan Penjabat Bupati setempat.
Kebijakan tersebut, yakni saat Pj Bupati Darmansah melakukan pertemuan yang disebut secara diam-diam dengan pihak PT Cermelang Abadi (CA) terkait penyelesaian lahan eks HGU (Jak Guna Usaha) perusahaan sawit yang berlokasi di Kecamatan Babahrot itu.
Solusi win win solution pun berhembus melalui unsur pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten saat memberikan tanggapan baik melalui portal berita maupun secara sosial media.
Beberapa LSM juga ikut memberikan pernyataan baik yang pro maupun yang kontra atas kunjungan Pj Bupati Abdya ke PT. CA membuat suasana di medsos, khususnya di Kabupaten Abdya semakin panas dingin.
Terlepas dari benar atau salah tindakan yang diambil Pj Bupati Darmansah dan adanya protes dari unsur pimpinan Dewan, KOBAR (Komunitas Bisnis Andalan Rakyat) Abdya, berharap agar polemik ini dapat diselesaikan dengan bijak oleh kedua pihak.
“Tentunya dengan melibatkan Forkompimkab Abdya lainnya. Kurang elok rasanya, perbedaan ini di umbar di medsos yang akan berdampak bagi dunia usaha,” kata Elizar Lizam ketua KOBAR Abdya melalui rilisnya, Sabtu (25/2/2023).
Adun sapaan akrab Elizar Lizam menilai, kegaduhan ini dapat membuat keraguan beberapa pengusaha disaat sejumlah perusahaan Distribusi barang ingin membuat stock point barang mereka untuk Basela (Barat Selatan Aceh) dengan membuka gudang di Abdya.
“Dewan dan Bupati itu ibarat suami istri dalam sebuah rumah tangga, gesekan-gesekan kecil janganlah di tampakkan kepada rakyat dan tetangga, selesaikan saja dengan baik dimeja makan, jangan sampai perusahaan-perusahan lain ragu ke Abdya,” sebut Adun.
Didampingi salah satu pengurus KADIN Abdya, RS Darmansyah, Adun mengingatkan, saat ini seharusnya yang menjadi fokus adalah menekan tingkat inflasi yang biasanya meningkat ketika menjelang puasa dan Idul Fitri.
“Juga bagai mana agar stunting dapat ditekan seminimal mungkin di Nanggroe Breuh Sigupai ini,” kata mantan anggota DPRK tersebut.
Dikatakan Adun, ada lain sektor yang seharusnya menjadi perhatian bersama, yakni di saat sektor UMKM terdampak pandemi.
“Mayoritas sektor usaha di negeri ini membutuhkan bantuan permodalan dalam upaya untuk bangkit, seharusnya itu menjadi perhatian serius pemerintah maupun pihak terkait lainnya,” kata Adun.
“Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dijadikan salah satu penggerak kebangkitan ekonomi nasional. Karena itu sejumlah hambatan di sektor UMKM seharusnya menjadi perhatian pasca pandemi ini,” sambungnya.
Pertumbuhan sektor UMKM, kata merupakan bagian penting dalam upaya untuk bangkit dari hantaman pandemi lewat pertumbuhan kinerja ekonomi.
“Jangan mengedepankan ego masing-masing, kita berupaya membangun Abdya, menciptakan kesejahteraan di Abdya ini, jangan teralihkan fokus hanya karena beda pandangan terkait lahan eks HGU itu,” tutur Adun.
Karena itu, Adun atas nama masyarakat Abdya meminta eksekutif dan legislatif untuk mencari jalan terbaik terkait lahan eks HGU tersebut.
“Kami masyarakat apapun yang menjadi keputusan akhirnya tetap mengikuti, karena kami ingin Abdya ini lebih baik dari sebelumnya yang memang sudah baik,” pungkas Adun.
