Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Aceh,Drs H Azhari,M.Si menyambut baik inisiatif ini. Ia berharap kegiatan penerangan hukum tersebut dapat menjadi langkah pencegahan terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan madrasah di Aceh.
“Kita imbau agar semua kepala madrasah (kamad) taat hukum sebagai upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan. Kepatuhan ini juga dimaksudkan agar kita selamat dunia akhirat,” Kata Azhari dalam keterangan tertulis, Senin 19 Agustus 2024.
Ia juga meminta agar kepala madrasah menyampaikan penerangan hukum kepada seluruh jajarannya untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan melanggar hukum, seperti judi online dan lainnya. “Kita berharap kegiatan penerangan hukum seperti ini terus berlanjut. Semoga tugas negara dan agama dapat dijalankan dengan baik,” tambahnya.
Plh Kasipenkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis S.H, menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi para kepala Madrasah dan guru. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala sekolah kerap menjadi sorotan publik dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan waspada,” ujarnya
Sehingga pengelolaan dana BOS dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana yang telah diatur dan diamanahkan didalam regulasi peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis yg telah diterapkan oleh Kementerian serta menghindari adanya pengutipan kepada peserta didik atau orangtua/wali murid yg secara ekonomi kurang mampu.
“Komite Sekolah hanya dapat melakukan penggalangan dana untuk kebutuhan operasional sekolah sebagaimana yang telah tentukan sesuai dengan ketentuan.”ungkapnya
Ali juga menekankan pentingnya diskusi dan konsultasi hukum sebelum mengambil tindakan, terutama dalam hal kebijakan ekonomi atau keputusan yang berdampak luas.
“Jangan sampai nanti sudah terjadi masalah baru mau diskusi. Sebaiknya, diskusikan dan cari solusi bersama sejak awal,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Ali Rasab Lubis juga memperkenalkan Pos Pelayanan Hukum di bawah koordinasinya, yang dirancang untuk memberikan dukungan dan konsultasi hukum bagi kepala sekolah dan guru yang menghadapi kendala hukum.
“Kami di Kejaksaan Tinggi Aceh selalu siap mendampingi dan memberikan arahan hukum. Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia,” katanya.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Zulkifli, S,Ag.,M.Pd, menjelaskan tentang program pendampingan hukum oleh jaksa kepada pengguna anggaran di madrasah-madrasah di Aceh.
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait penggunaan anggaran dan mencegah penyalahgunaan dana yang bisa berdampak negatif.
“Kami ingin memastikan bahwa semua pengguna anggaran memahami tata cara yang benar dalam menggunakan anggaran, termasuk dana komite,” ujar Zulkifli.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana komite, yang sering kali menjadi sorotan. Zulkifli berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran para pengguna anggaran di madrasah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Intelijen Kejati Aceh, Mukhzan, S.H., M.H., serta narasumber lain seperti Amanto, S.H., M.H., selaku Jaksa Pengacara Negara Kejati Aceh, yang menyampaikan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum melalui pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara. Fakrillah, S.H., M.H., juga turut hadir membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan guru dari seluruh Aceh, baik secara langsung di Aula Kanwil Kemenag Aceh maupun melalui Zoom.
Penerangan hukum ini mendapat sambutan positif dari para peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring, yang aktif mengajukan berbagai pertanyaan terkait masalah hukum kepada narasumber. Di akhir acara, Tim Penyuluhan dan Penerangan Hukum juga membagikan cenderamata kepada beberapa peserta yang hadir.
Editor: Amiruddin. MK
