Baca Juga: Bertambah 158 Orang, Kasus Aktif Covid-19 Tembus di Angka 2.214
Jubir Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi menilai, untuk mengatakan keberlanjutan kebijakan dan kelonggaran dari masa Pemberlakuan regulasi dan aturan PPKM akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Kementerian.
“(Untuk Nasib keberlanjutan dan kelonggaran PPKM) ini nanti direncanakan akan ada konpers (Keterangan pers) atau setelah ratas PPKM bersama presiden sore ini,” ujar Jodi Mahardi saat dihunungi MNC PORTAL, Senin (13/6/2022).
Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk peningkatan kasus yang disebabkan oleh varian ini berdasarkan pengalaman negara lain jauh lebih rendah dari Omicron dan dibandingkan momen Lebaran atau Natal kenaikannya juga relatif jauh lebih rendah.
“Meskipun kasus meningkat dalam seminggu terakhir, kabar baiknya adalah positivity rate di Indonesia masih relatif lebih rendah di 1,44% di bawah standar WHO yakni
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Lebih Menular Masuk Indonesia, Kemenkes: Kita Pertahankan PPKM
Pemerintah telah sepakat akan menunggu hingga bulan Juli apabila kasus meningkat signifikan maka berbagai upaya mitigasi harus segera diberlakukan. “Dimana saya mendengarkan dengan hati-hati langkah apa yang seharusnya kita lakukan. Saya meminta pandangan para Ahli dan juga Menteri terkait,” urainya.
“Yang menenangkan bagi saya ialah hasil survey yang dilakukan di Jawa Bali berhasil melihat bahwa kadar antibodi masyarakat masih cukup tinggi. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita berhenti melakukan langkah-langkah pencegahan,” bebernya.
Sebagai catatan, PPKM terbaru saat ini telah masih berlangsung selama dua pekan dan terhitung sejak Selasa 7 Juni 2022 hingga 4 Juli 2022 mendatang.
Lihat Juga: Kasus Covid-19 Kembali Teror Beijing, Harga Minyak Mengerut
