NOA l Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Zona Integritas Tahun 2022, Selasa (18/1/ 2022).
Berlangsung di Aula Bangsal Garuda, kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Aceh, Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
Juga Perwakilan Polda Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi, Plt. Kepala Mahkahmah Syariah, Perwakilan Kodam IM, dan Perwakilan Bupati Aceh Besar.
Hadir pula Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Meurah Budiman menjelaskan bahwa kegiatan ini bagian dari komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan zona integritas dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya dibutuhkan semangat yang sama.
“Kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk mengukuhkan komitmen seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Aceh agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuhan ini ditetapkan di awal tahun guna mengikat semangat pegawai untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya,” ucap Meurah Budiman.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini diawali dengan penandatanganan secara digital komitmen bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM antara Kakanwil Aceh dengan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan antara Kakanwil Aceh dengan pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama. Terakhir, penandatanganan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilakukan antara Kakanwil Aceh dengan perwakilan Forkopimda.
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja. Dari keseluruhan tersebut, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pimpinan-pimpinan lembaga pemerintah untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Aceh. Besar harapan kita semua agar apa yang kita lakukan ini akan memberikan dampak yang positif bagi Aceh secara khusus, dan Indonesia secara umum,” tutup Meurah Budiman.
Dengan mengusung tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan semangat dan penuh keyakinan berupaya untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun 2022.(Ril).
