Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 22 September 2021 - 13:20 WIB

Gubernur Nova Iriansyah Dukung KPK Wujudkan Pemilihan Berintegritas di Aceh

REDAKSI - Penulis Berita

NOA | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bebas politik uang (money politic) di Aceh.

Oleh sebab itu, upaya membentuk penyelenggara dan pemilih yang berintegritas perlu terus diperkuat.

“Komitmen para penyelenggara untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi harus semakin kokoh, dan daya kritis masyarakat harus semakin meningkat,” ujar Nova saat memberikan sambutan pada acara pembukaan bimbingan teknis program anti korupsi bagi penyelenggara dan pemilih Pemilu berintegritas yang digelar KPK RI di Hermes Hotel Banda Aceh, Rabu, (22/9/2021).

Menurut Nova, penyelenggara Pemilu dan Pilkada harus memahami realita kasus politik uang yang terjadi agar langkah antisipasi dan pemantauan terhadap praktik politik uang dapat ditingkatkan sejak dini.

The Latin American Public Opinion Project, kata Nova, menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga sebagai negara dengan kasus politik uang tertinggi di dunia, di mana satu di antara tiga pemilih diduga terpapar jual beli suara.

Baca Juga :  95.016 Ribu Orang Divaksin dalam Vaksinasi Tahap Kedua Pemerintah Aceh, Total 100.558

” Kami berharap narasumber utama dari KPK akan memaparkan pandangannya mengenai titik-titik rawan korupsi pada Pemiliu dan Pilkada. Sebagai pihak yang memahami dinamika politik lokal, tentu saja para komisiner KIP, komisioner Panwaslih dan tokoh masyarakat Aceh lebih paham sisi lain dari potensi korupsi yang ada di daerah kita,” kata Nova.

Gubernur Aceh itu menambahkan,, Penyelenggara Pemilu adalah salah satu pihak yang rentan terhadap terjadinya politik uang. Oleh sebab itu, melalui bimtek yang digelar KPK tersebut ia berharap tanggungjawab penyelenggara Pemilu bukan hanya sebatas menjalankan tahapan dengan baik. Namun tidak kalah pentingnya adalah, penyelenggara Pemilu harus bisa mengantisipasi berbagai potensi penyelewengan yang terjadi.

Direktur Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengatakan, tujuan pihaknya menggelar kegiatan bimbingan tersebut adalah untuk mengingatkan penyelenggara dan pemilih Pemilu serta Pilkada di Aceh tentang bahayanya politik uang. Ia mengatakan, pemimpin dan pemerintahan yang baik dapat diraih bila penyelenggara dan pemilih memiliki integritas saat mengikuti pemilu maupun pilkada.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Serahkan 5 Unit Pesawat Cessna untuk SMK Penerbangan Aceh

“Kita menyadari KPK tak mungkin memberantas korupsi sendiri, karena itu kita menggandeng seluruh komponen bersama untuj mencegahnya. Perlu kita tanamkan integritas dalam diri sendiri agar tak melakukan korupsi,” kata Kusdwidjanto.

Kusdwidjanto menyebutkan, integritas lahir dari iman yang kuat, memiliki komitmen, konsisten tahan godaan dan rela berkorban. Selain itu, integritas juga perlu dukungan orang lain. “Karena itu kami hadir untuk mengingatkan pentingnya integritas untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.”

Dalam menyikapi maraknya praktik korupsi di berbagai bidang di negeri ini, KPK menggencarkan tiga aspek penanganan. Ketiga aspek tersebut adalah pendidikan korupsi dalam rangka membentuk pemahaman masyarakat terkait bahayanya praktik korupsi. Berikutnya adalah upaya pencegahan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang transparan agar mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Terakhir yaitu penegakan hukum bagi mereka yang korupsi.

Baca Juga :  Capaian Vaksinasi Covid-19 Pemerintah Aceh Kini Berada di Angka 98.492

“Ketiga ini tak dapat sukses bila masyarakat tak terlibat aktif memberantas korupsi. Informasi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum ini sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan baik tanpa ada penyimpangan,” ujar Kusdwidjanto.

Bimbingan teknis yang digelar KPK RI itu diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari unsur Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, dan unsur organisasi masyarakat. Bimbingan berlangsung selama dua hari dari 22 sampai 23 September 2021.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, Ketua Panwaslih Aceh dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. []

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 bagi Warga Dayah di Singkil

Pemerintah Aceh

Sambut Sosialisasi Sekda Aceh, Wabup Pidie Ajak Pimpinan Dayah Sukseskan Vaksinasi Santri

Pemerintah Aceh

Terima Silaturrahmi MPU, Gubernur Ajak MPU Bersinergi Kokohkan Benteng Islam

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Tinjau Vaksinasi Covid-19 Bagi Siswa di Dekranasda Aceh Besar

Pemerintah Aceh

Sekda Tegaskan PORA Tetap Dilangsungkan Akhir Tahun di Pidie

Pemerintah Aceh

Wakili Pj Gubernur Aceh, Sekda Taqwallah Hadiri Grand Launching Jakarta Internasional Stadium

Pemerintah Aceh

Bunda Literasi Aceh: Keluarga Adalah Fondasi Budaya Literasi di Era Digitalisasi

Pemerintah Aceh

Tingkatkan Kompetensi, Disnak Aceh Latih 100 Petugas Puskeswan