PIDIE JAYA – Kejaksaan negeri Pidie Jaya telah melaksanakan agenda pembacaan tuntutan atas perkara tindak pidana korupsi penyelewengan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019 pada dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten Pidie Jaya. Rabu (9/8/2023)
Bahwa para Terdakwa terbukti sah melakukan tindakan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019 dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan bidang teknis yakni dengan melaksanakan kegiatan seolah-olah sesuai dengan petunjuk teknis dengan melakukan kegiatan yang tidak riil/fiktif diantaranya belanja transportasi dan jasa petugas pemantauan, jasa transportasi dan jasa peserta pertemuan, belanja makan minum dan belanja ATK serta ditemukan kwitansi pembayaran ATK yang dipalsukan yang seakan-akan menggunakan dana BOK tahun 2019,
dimana hal ini nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan serta pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun 2019 yang menyebabkan tidak tercapainya output peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh
kedua terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah Sebesar Rp. 208.485.040,00 (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah)
Sebagaimana hasil sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh, yang dipimpin oleh Ketua Majelis HakimTeuku Syarafi, S.H, M.H. Hakim Anggota I Zukfikar, S.H. M.H. Hakim Anggota II Ani Hartati, S.H., M.H. Panitera Rahmi Yanti, Jaksa Penuntut Umum Ardyansyah, S.H, M.H. Penasehat Hukum Syamsul Rizal, S.H. and Partner
Bahwa dalam amar putusan keduanya telah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), Ayat (3) undang undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M J dan D dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya kedua terdakwa ditahan dan membayar denda masing masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
Adapun kerugian negara yang di timbulkan oleh kedua terdakwa tersebut sebesar Rp. 208.485.040,00 (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah dilakukan pengembalian ke Kejaksaan Negeri Pidie Jaya pada tanggal 02 Februari 2023 dan telah di titipkan ke rekening penitipan pada kejaksaan negeri Pidie Jaya.(**)
