Drama Minyak Goreng Curah: Sempat Dibela Mati-matian, Kini Bakal Dihapus

JAKARTA – Drama minyak goreng curah terus berlanjut, setelah sempat bakal dilarang karena faktor kesehatan dan kemudian dibangkitkan lagi dengan pemberian subsidi saat harga minyak goreng kemasan melonjak tinggi. Terbaru, muncul wacana bahwa pemerintah melontarkan rencana penghapusan minyak goreng curah.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Hapus Minyak Goreng Curah, Luhut: Tidak Higienis

Omdusman RI mengkritik wacana Pemerintah yang bakal menghapus minyak goreng curah dan secara bertahap akan digantikan dengan minyak goreng edisi kemasan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai, kebijakan penghapusan harus dilakukan secara bertahap dan jangan sampai menaikkan harga minyak eceran yang sudah berlaku serta memberatkan konsumen hingga masyarakat.

“Kan minyak goreng itu kebutuhan pokok, jangan sampai membebankan konsumen, harga janganlah dinaikan. Jadi memang harus bertahap,” kata Yeka Hendra dalam program Market Review IDX Channel, Selasa (14/6/2022).

Untuk distribusinya dan daya beli minyak goreng kemasan eceran pun harus mudah diakses oleh masyarakat dan dijangkau lebih baik dari sebelumnya. “Semua golongan masyarakat harus bisa mengakses kemasan minyaknya. Jangan lupa bahwa masyarakat kita tuh masih sekitar 60 persen menggunakan minyak curah,” katanya.

Dengan begitu, jika minyak goreng curah ini diubah menjadi minyak kemasan artinya ada pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah. “Difasilitasi, jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan dengan kenaikan harga minyak di pasaran dan memberatkan sehingga rencana ini harus berhati-hati,” tambahnya.

Baca Juga: HET Minyak Goreng Kemasan Dihapus, Menko Airlangga Yakin Tak Bakal Kerek Inflasi

Terkait berbagai policy atau kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Pemerintah terkait minyak goreng, saat ini Omdusman terus melakukan investigasi dan pemeriksaan.

“Semoga dalam waktu dekat bisa disampaikan kepada masyarakat, ada undang-undang dan pelabelan yang harus dipenuhi, komposisi siapa yang memproduksi dan produsennya siapa dan lainnya,” pungkasnya.

“Jadi nanti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenperin (Kementerian Perindustrian) juga harus bisa memantau dan mengawasi peredaran minyak goreng ini nanti apakah harganya terjangkau apa tidak, ini yang menjadi titik krusial,” tandasnya.