NOA | Banda Aceh – Pj Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh, Drs Bukhari MM menyampaikan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) butuh proses panjang karena merupakan proses yang tidak pernah selesai, yang hasilnya baru dapat dipetik dalam jangka waktu yang tidak singkat,. Dengan artian hasil yang diperoleh tidak serta merta dirasakan secara langsung.
Hal itu disampaikan Bukhari dalam sambutan Pj Gubernur yang dibacakannya, pada acara Penerimaan dan Pembekalan Lulusan program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jalur Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (STPN) Yogyakarta Tahun akademik 2021-2022, pada Kamis, (13/10/2022), di ruang Aula Lantai dua Gedung BPSDM Aceh.
“Pembangunan SDM adalah investasi panjang. Kendati demikian, pembangunan adalah suatu keharusan, agar bisa memberi arah terhadap indeks peningkatan kualitas masyarakat di Aceh. Sebagaimana visi-misi Pemerintah Aceh dengan slogan Aceh Carong, sebagai upaya untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Aceh,” katanya.
Untuk diketahui, program ini merupakan satu dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh. Di mana rencana ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017– 2022.
Ia menerangkan, sebagai daerah yang memiliki kewenangan khusus di bidang pertanahan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.
Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut, selain berdampak pada semakin bertambahnya kewenangan bidang pertanahan di Aceh, hal itu juga beriringan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap SDM di bidang pertanahan. Salah satu kebutuhan SDM dimaksud adalah tenaga pengukuran dan pemetaan kadastral (PPK).
“Sebagai aset yang dibutuhkan untuk percepatan program pengukuran, pendaftaran dan pelayanan sertifikat hak atas tanah. Tenaga pertanahan tersebut juga dapat memperkuat profil dan komposisi SDM yang ahli, terampil dan siap mengabdi pada Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota se-Aceh,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mengapresiasi putra-putri Aceh Lulusan terbaik Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jalur Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan STPN Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022. Mereka diharapkan dapat mengabdi pada instansi Dinas Pertanahan Aceh di Kabupaten/Kota se-Aceh demi memberikan perubahan dan kemajuan bagi Aceh.
“Selamat Kepada Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jalur Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan STPN Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022 semoga sukses dihari ke depannya,” ucap Bukhari.
