Begini Respon Pimpinan DPRK Terkait Permintaan Penghuni Rumah Bantuan - NOA.co.id
   

Home / Aceh Barat Daya / Daerah

Senin, 11 November 2024 - 13:27 WIB

Begini Respon Pimpinan DPRK Terkait Permintaan Penghuni Rumah Bantuan

Teuku Nizar

Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari saat menerima masyarakat Gampong Keude Baroe di ruang rapat DPRK setempat. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari saat menerima masyarakat Gampong Keude Baroe di ruang rapat DPRK setempat. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Aceh Barat Daya – Warga yang menetap di kompleks rumah bantuan NGO Jerman (Help) di Gampong Keude Baro, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (11/11/2024).

Kedatang puluhan warga tersebut untuk meminta bantuan agar status tanah dan rumah yang sudah ditempati belasan tahun itu mendapatkan kejelasan.

Kehadiran warga itu langsung disambut okeh Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari diruang rapat lantai 1 DPRK setempat.

Baca Juga :  Tuha Peut PA/KPA Abdya Meluruskan Berita Simpang Siur di Partai Aceh

Salah seorang perwakilan masyarakat, Mursalin mengungkapkan status tanah dan rumah bantuan NGO Jerman pasca tsunami di Gampong Keude Baroe hingga kini belum ada kejelasan kepastian kepemilikan.

“Kami penghuni rumah bantuan ini ingin status tanah tersebut ada kejelasan dan ada SHM (Surat Hak milik),” katanya.

Ia mengakui permasalahan tanah yang disampaikan kepada DPRK Aceh Barat Daya ini sebenarnya sudah belasan tahun diperjuangkan.

“Kami mengadu permasalahan ini kepada wakil kami, dengan harapan ada kejelasan tentang hak milik terhadap tanah dan bangunan rumah yang sudah kami tempati ini,” sebutnya.

Baca Juga :  Aceh Rayakan 19 Tahun Perdamaian

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari menyampaikan, kedatangan dan permintaan masyarakat Gampong Keude Baroe ini disambut baik.

Ia mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mencari solusi terkait masalah tersebut.

“Kami akan duduk bersama anggota DPRK lainnya, saya pastikan ini akan ada kejelasan,” katanya.

Ditegaskannya, dirinya akan mendorong penuh apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Baca Juga :  Pangdam Iskandar Muda: Pelaksanaan Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI di Aceh Berjalan Sukses, Aman dan Lancar

“Saya mendukung penuh harapan ini, jadi saya pastikan saya akan berusaha di tahun 2025 ini akan ada kejelasan tentang hak milik tanah itu, tentunya disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021, turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, bisa membantu mewujudkan keinginan masyarakat tersebut.

“Sesuai aturan, memberikan peluang kepada warga untuk memiliki tanah negara menjadi hak milik, karena itu saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait,” tegasnya.

Editor: Amiruddin

Share :

Baca Juga

Aceh Barat Daya

Pj Bupati Aceh Barat Daya bersama Panwaslih Tandatangani NPHD

Daerah

Makin Menarik Dikoleksi, Saham BRIS Tembus 2.000

Aceh Barat Daya

Akan Gelar Muswil, Hendra Fadli: Yang Terpenting Konsolidasi

Daerah

Wakili Pj Bupati, Asisten II Sekda Aceh Besar Hadiri Peringatan Hari Veteran ke-75 di Banda Aceh

Daerah

Kanwil Kemenkumham Aceh Ikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimti Pratama Secara Virtual

Aceh Barat Daya

Menjelang Pelaksanaan Pilkada Masyarakat Diminta Waspada 

Daerah

Pertemuan di ESDM Aceh, Ini Penjelasan Pertamina Terkait Antrean BBM di SPBU

Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat Mulai Cairkan Gaji ke-13