Banda Aceh – Duta Besar dan perwakilan tetap Bangladesh untuk PBB Muhammad A Muhith menyerukan kepada Myanmar untuk menunjukkan kemauan politik yang tulus dan bekerja sama dengan Bangladesh untuk implementasi perjanjian bilateral pemulangan Rohingya yang ditandatangani pada tahun 2017 dan 2018.
Dia menyoroti bahwa eskalasi yang terjadi baru-baru ini di Rakhine mempengaruhi kecepatan proses repatriasi, yang merupakan solusi akhir terhadap krisis Rohingya.
“Sementara krisis tahun 2017 masih belum terselesaikan, Muslim Rohingya di Rakhine dihadapkan pada risiko baru, seiring dengan berlanjutnya konflik bersenjata antara militer Myanmar dan Tentara Arakan,” kata duta besar tersebut di hadapan Dewan Keamanan di New York pada tanggal 4 April.
Ia berbicara pada pengarahan terbuka mengenai Myanmar yang diadakan oleh Kepresidenan Malta untuk membahas eskalasi yang terjadi baru-baru ini di Negara Bagian Rakhine dan dampaknya terhadap warga sipil, khususnya minoritas Rohingya.
Dewan mendengarkan pendapat Khalid Khiari, asisten sekretaris jenderal di departemen dan urusan politik dan pembangunan perdamaian, serta Lisa Doughten, direktur kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan.
Selain anggota Dewan Keamanan, Malaysia, Indonesia dan Bangladesh berbicara di hadapan dewan tersebut.
Duta Besar Muhith menyatakan harapannya bahwa proses ini dapat dimulai kembali segera setelah kondisinya membaik, menurut pesan yang diterima di sini pada hari Jumat dari New York.
“Kami juga meminta keterlibatan yang bermakna dan efektif dari komunitas internasional, terutama organisasi regional, serta negara-negara regional dan tetangga, dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di Rakhine dan mendukung reintegrasi para pengungsi yang kembali di masa depan,” tambahnya.
Mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2669, Muhith menggarisbawahi perlunya menciptakan lingkungan yang kondusif di Rakhine dan mengatasi akar penyebab kerentanan di kalangan minoritas Rohingya, yang sebagian besar berakar pada kerangka hukum dan politik Myanmar yang diskriminatif.
“Kecuali penyebab mendasar tersebut diatasi, upaya bilateral dan regional tidak akan berhasil,” katanya.
Muhith menguraikan beberapa harapan untuk mengatasi krisis ini, termasuk perlunya PBB untuk memperkuat kehadirannya di Myanmar, pelaporan rutin mengenai implementasi resolusi Dewan Keamanan 2669, memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang terus berlanjut, dan implementasi tepat waktu dari perjanjian dan rekomendasi utama.
Selain itu, beliau menekankan pentingnya dukungan mitra internasional dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi reintegrasi Rohingya di masyarakat Myanmar.
Merujuk pada permasalahan negatif sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan keamanan yang dihadapi oleh Bangladesh akibat kehadiran etnis Rohingya yang berkepanjangan di Bangladesh, Duta Besar Muhith meminta perhatian dewan terhadap situasi di Rakhine dan mengambil tindakan yang berarti, dengan maksud untuk mencapai, antara lain, solusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap krisis Rohingya.
Para pembicara lain juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik dan kekerasan di Myanmar, menyerukan kepada pihak berwenang untuk mengambil semua langkah untuk mengatasi akar penyebab konflik di Rakhine dan menciptakan kondisi untuk pemulangan semua pengungsi Rohingya dan pengungsi Rohingya secara sukarela, aman, berkelanjutan dan bermartabat. Pengungsi Internal.
Mereka juga menyerukan persatuan dan dukungan internasional yang lebih besar terhadap upaya PBB dan ASEAN dalam mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Myanmar sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan 2669.
Para pembicara memuji Bangladesh atas kepemimpinan kemanusiaan mereka yang berkelanjutan dalam melindungi lebih dari satu juta warga Rohingya dan mendesak negara lain untuk mendukung respons kemanusiaan di Cox’s Bazar hingga para pengungsi Rohingya dapat kembali.
Editor: Amiruddin. MKSumber: https://www.newagebd.net
