Begini Respon Pimpinan DPRK Terkait Permintaan Penghuni Rumah Bantuan - NOA.co.id
   

Home / Aceh Barat Daya / Daerah

Senin, 11 November 2024 - 13:27 WIB

Begini Respon Pimpinan DPRK Terkait Permintaan Penghuni Rumah Bantuan

Teuku Nizar

Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari saat menerima masyarakat Gampong Keude Baroe di ruang rapat DPRK setempat. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari saat menerima masyarakat Gampong Keude Baroe di ruang rapat DPRK setempat. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Aceh Barat Daya – Warga yang menetap di kompleks rumah bantuan NGO Jerman (Help) di Gampong Keude Baro, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (11/11/2024).

Kedatang puluhan warga tersebut untuk meminta bantuan agar status tanah dan rumah yang sudah ditempati belasan tahun itu mendapatkan kejelasan.

Kehadiran warga itu langsung disambut okeh Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari diruang rapat lantai 1 DPRK setempat.

Baca Juga :  Tuha Peut PA/KPA Abdya Meluruskan Berita Simpang Siur di Partai Aceh

Salah seorang perwakilan masyarakat, Mursalin mengungkapkan status tanah dan rumah bantuan NGO Jerman pasca tsunami di Gampong Keude Baroe hingga kini belum ada kejelasan kepastian kepemilikan.

“Kami penghuni rumah bantuan ini ingin status tanah tersebut ada kejelasan dan ada SHM (Surat Hak milik),” katanya.

Ia mengakui permasalahan tanah yang disampaikan kepada DPRK Aceh Barat Daya ini sebenarnya sudah belasan tahun diperjuangkan.

“Kami mengadu permasalahan ini kepada wakil kami, dengan harapan ada kejelasan tentang hak milik terhadap tanah dan bangunan rumah yang sudah kami tempati ini,” sebutnya.

Baca Juga :  Aceh Rayakan 19 Tahun Perdamaian

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Barat Daya, Tgk. Mustiari menyampaikan, kedatangan dan permintaan masyarakat Gampong Keude Baroe ini disambut baik.

Ia mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mencari solusi terkait masalah tersebut.

“Kami akan duduk bersama anggota DPRK lainnya, saya pastikan ini akan ada kejelasan,” katanya.

Ditegaskannya, dirinya akan mendorong penuh apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Baca Juga :  Pangdam Iskandar Muda: Pelaksanaan Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI di Aceh Berjalan Sukses, Aman dan Lancar

“Saya mendukung penuh harapan ini, jadi saya pastikan saya akan berusaha di tahun 2025 ini akan ada kejelasan tentang hak milik tanah itu, tentunya disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021, turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, bisa membantu mewujudkan keinginan masyarakat tersebut.

“Sesuai aturan, memberikan peluang kepada warga untuk memiliki tanah negara menjadi hak milik, karena itu saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait,” tegasnya.

Editor: Amiruddin

Share :

Baca Juga

Daerah

Masyarakat Diimbau tidak Gunakan Mobil Bak Terbuka untuk Takbir Keliling dan Mudik

Daerah

Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu Di Pidie diskor, Ini Kata Sekretaris KIP

Aceh Barat Daya

Hampir Seminggu Sampah Tidak Terangkut, Mulai Timbul Bau Busuk 

Advetorial

Menikmati Memek, Kuliner Khas Favorit Simeulue yang Menggugah Selera

Daerah

Pantau Layanan Mudik, Ombudsman Ingatkan Wajib Ada Layanan Khusus 

Daerah

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Drs. Joko Purwanto, S.H Resmikan Gedung Kejaksaan Negeri Pidie Jaya

Daerah

Penjabat Gubernur Aceh Resmi Buka Popda XVII Aceh Timur

Aceh Barat Daya

Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Kapal Selam Nanggala Hingga Tank Diarak di Abdya