Seoul, Korea Selatan – Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa demokrasi dan teknologi harus dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, Hal ini disampaikan pada Pertemuan Tingkat Menteri pada KTT Demokrasi ke-3 di Seoul, Korea Selatan (18/3/2024).
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah demokrasi yang gagal” Kata Menlu Retno dalam keterangan Persnya yang diterima NOA.co.id
Menlu juga mengajak semua negara untuk membuat demokrasi menjadi lebih baik dan membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat.
Artificial Intelligence (AI) harus dapat memperkuat demokrasi, bukan menjadi ancaman bagi demokrasi, Untuk itu, Menlu menawarkan 3 (tiga) langkah untuk memastikan hal ini:
Pertama, mempromosikan tata kelola digital global yang demokratis. “Jalur menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif” ucapnya. Teknologi digital seperti AI harus bisa dinavigasi oleh dan untuk kepentingan banyak orang. Indonesia sendiri telah memperkenalkan regulasi tentang etika AI, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka ASEAN.
Kedua, mengurangi kesenjangan digital di tingkat global. Teknologi seperti AI harus diperlakukan sebagai aset publik yang bersifat global, sehingga negara-negara dapat memperoleh akses digital yang mudah, adil, dan berkeadilan. Kepentingan negara berkembang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan digital global. Terkait hal ini.
Retno menyampaikan bahwa Indonesia berperan aktif dalam negosiasi Global Digital Compact serta upaya-upaya lainnya.
Ketiga, memastikan mitigasi risiko bersama. “AI dapat menjadi pedang bermata dua” ujar Menlu RI. Di satu sisi, AI dapat menjadi alat demokrasi dan di sisi lain digunakan sebagai alat manipulasi dan disinformasi. Maka dari itu, literasi digital dan inovasi sangat penting untuk melawan maraknya berita palsu dan penyalahgunaan AI, serta untuk menanggapi serangan siber.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menyoroti situasi yang semakin buruk di Gaza di bulan suci ini dan menekankan pentingnya dukungan untuk bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata di Gaza.
Summit for Democracy (SFD) merupakan mekanisme dialog internasional untuk mendorong pemajuan demokrasi. Pertemuan ketiga SFD dilaksanakan di Seoul, Republik Korea dengan tema “Teknologi Digital/AI dan Demokrasi”. Konferensi dibuka oleh Presiden Republik Korea, Yun Suk Yeol, dan dihadiri wakil dari 28 negara.
Di sela-sela kunjungan, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Republik Korea, Cho Tae-yul membahas isu-isu bilateral khususnya isu pelindungan WNI.
Pada 17 Maret 2024, Menlu Retno juga menyempatkan berbuka puasa bersama dengan komunitas Muslim di Seoul Central Mosque, Itaewon, Seoul. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno disambut oleh Imam Masjid Seoul, A. Rahman Lee, serta jajaran pengurus Korea Muslim Federation (KMF).
Editor: Amiruddin. MK
