NOA l Abdya – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Redistribusi Tanah dalam rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten tahun 2022.
Sidang yang dilaksanakan di Aula Grand Lauser Hotel tersebut dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Abdya, Salman Alfarisi atas nama Penjabat Bupati Darmansah, Kamis (3/11/2022).
Kepala BPN Abdya, Irvandi Satria, S.SIT disela-sela kegiatan menyampaikan untuk tahun ini ada 500 objek dan subjek redistribusi tanah di 8 Gampong di Kecamatan Babahrot, Kabupaten setempat.
“Objek dan subjek ini telah diinventarisasi dan diidentifikasi oleh BPN dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penerbitan sertifikat tanah masyarakat,” kata Irvandi yang juga wakil ketua panitia pertimbangan landreform Abdya.
Lebih lanjut, Irvandi merincikan, objek dan subjek tanah tersebut berada di Gampong Blang Dalam sebanyak 202 bidang, Gampong Alue Peunawa sebanyak 52 bidang.
“Selanjutnya, Gampong Alue Dawah 20 Bidang, Lhok Gayo 68 Bidang dan Pante Cermen, Blang Raja, Pante Rakyat serta Rukun Dame masing-masing 75,50, 6 serta 27 Bidang,“ papar Irvandi.
Dikatakannya, agenda pembahasan dalam sidang panitia pertimbangan landreform yakni memaparkan hasil pengumpulan data berupa hasil seleksi subjek dan objek redistribusi tanah.
“Serta hasil pengumpulan dan pemetaan objek redistribusi tanah yang telah dilakukan oleh unit teknis dalam beberapa bulan ke belakang sekaligus menetapkan subjek-subjek hasil seleksi subjek penerima redistribusi tanah objek landreform,” terang Irvandi.
Sidang kali ini, katanya, merupakan lanjutan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya seperti penetapan lokasi, pengukuran bidang tanah, identifikasi lokasi, peninjauan lapangan dan dilanjut dengan sidang hari ini.
“Tujuan akhir dari sidang ini adalah memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah, kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah,” terang Irvandi.
Sebagaimana, sambungnya, dimanatkan dalam UU no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dan Dasar Pokok Agraria, juga UU no 56 Tahun 1960 tentang Penetpan Luas Tanah Pertanian dan PP nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
“Untuk satu bidang tanah akan diberikan sertifikat tidak lebih dari 5 hektare per kepala keluarga (KK),” pungkas Irvandi Satria.
Sidang panitia pertimbangan landreform kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2022 selain dihadiri Sekda, juga terlihat perwakilan dari Kapolres, Dandim serta perwakilan Kajari dengan peserta dari Camat, Keuchik serta tim PPL lainnya.
