NOA | Banda Aceh – Bustami Hamzah baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah Aceh oleh Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Kamis (8/9/2020) siang. Namun seperti tak ingin buang-buang waktu, Bustami langsung menggelar konferensi pers terkait penanganan inflasi. Pasca penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah.
Saat konferensi pers Sekda Aceh turut didampingi oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Achris Sarwani dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh Safuadi, di Media Center Setda Aceh, Kamis sore.
Sebagaimana diketahui, dalam Struktur Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aceh, Sekda menjabat sebagai Ketua Harian.
Kepada awak media, Bustami menegaskan komitmen Pemerintah Aceh yang akan maksimalkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk menekan inflasi.
“Pemerintah Aceh akan membangun koordinasi yang intens pada instansi terkait seperti Dinas Pangan, Dinas Perhubungan dan Disperindag dan instansi lainnya serta TPID untuk memastikan kelancaran pasokan kebutuhan di pasar,” kata Bustami.
“Pak Pj Gubernur Aceh memiliki komitmen tinggi untuk menekan laju inflasi. Sebagaimana diketahui, Pak Pj Gubernur Aceh mendapat dukungan dari Badan Pangan Nasional, untuk membangun kawasan buffer stok kebutuhan pangan dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat dan antisipasi keterbatasan pangan,” kata Bustami.
Sebagai Ketua Harian TPID, Bustami berjanji akan bekerja maksimal dengan langkah-langkah cepat, tepat dan efisien dalam upaya percepatan penanganan inflasi daerah.
Bustami mengakui, dirinya akan mempelajari kembali APBA Perubahan, untuk mencari kemungkinan memasukkan program-program pengentasan kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Saat ini APBA Perubahan sedang berproses, oleh karena itu, saya tentu akan mempelajari kembali termasuk akan adanya program pencegah dampak rambatan seiring adanya penyesuaian harga BBM yang telah ditetapkan Pemerintah.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Achris Sarwani mengatakan, Pj Gubernur Aceh telah melaksanakan rapat kerja dengan bupati/wali kota untuk membahas langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengendalikan inflasi.
“Kita sepakat bersama untuk penanganan inflasi Aceh melalui gerakan pangan, ketika kita bisa menghasilkan pangan penyumbang inflasi akan mampu menekan laju inflasi,” katanya.
Achris menambahkan, Covid-19 yang masih belum reda dan perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda kapan usai menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi dunia.
Oleh karena itu, lanjut Achris, per 3 September Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Pemerintah menyadari, penyesuaian BBM akan memberikan second round effect atau dampak rambatan dengan naiknya produk barang dan jasa.
“Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI tentu akan menjaga inflasi tetap terkendali terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, Pemerintah memberikan bansos dan BLT,” ujar Achris.
Sementara itu Kepala DJBC Aceh Safuadi menjelaskan, penyesuaian harga BBM harua dilakukan oleh Pemerintah karena subsidi dan kompensasi BBM belum tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh orang mampu.
“Penyesuaian harga BBM dapat menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan rentan sehingga lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Oleh karena itu, Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebesar Rp24,17 triliun guna menekan kemiskinan,” ujar Safuadi.
